TIM 16 SELESAI MELAKSANAKAN PELATIHAN KEPADA MASYARAKAT

Akhirnya, Paket Pelatihan Masyarakat tentang PNPM selesai dilaksanakan oleh tim 16 Fasilitator PNPM Kabupaten Cirebon. Pelatihan yang mengahbiskan dana sebesar Rp.  4.300.000,- per desa tersebut terdiri dari:

1. Pelatihan Dasar All
2. Pelatihan Khusus BKM
3. Pelatihan Khusus UPK dan Sekretariat
4. Pelatihan Khusus UPL
5. Pelatihan Khusus UPS
6. Pelatihan Khusus Dewan Pengawas
7. Pelatihan khusus KSM
8. Pelatihan Khusus Relawan
9. Pengembangan media Warga


Pelatihan dimulai dengan Pelatihan Dasar All di Desa Buyut pada 20 Desember 2010 lalu dan diakhiri dengan pelatihan Khusus BKM di Desa Wanakaya dan Pelatihan Khusus KSM di Desa Babadan yang akan diselenggrakan hari ini.


Sejauh ini respon dari masyarakat (peserta pelatihan) cukup baik. Antusias mereka cukup tinggi, dimana meskipun pelatihan dilaksanakan pada malam hari, namun acara pelatihan selalu dipenuhi oleh peserta.

PARA PENGURUS BARU BKM AN-NUR (MAYUNG) DAPAT BEKAL PELATIHAN DARI FASILITATOR

Para anggota BKM An-Nur yang baru terbentuk Sabtu, 12 maret 2011 kemarin langsung mendapatkan bekal dari tim 16 fasilitator PNPM MP. Para anggota BKM baru tersebut diberi bekal seputar pengetahuan dasar PNPM, Tugas pokok BKM dan pengetahuan tentang bagaimana proses lobby dan negosiasi.

        

Ke-13 anggota BKM baru hadir dalam pelatihan hari pertama yang dipandu oleh Pipin Zainal Aripin (Fasilitator Sosial Tim 16). Para anggota BKM baru sangat antusias ketika kami memberikan kesempatan untuk bertanya. BKM baru pun tak membuang-buang kesempatan, mereka langsung mengajukan beberapa pertanyaan seputar PNPM dan BKM. Salah satu pertanyaan dari peserta adalah mengenai tugas dan fungsi dari BKM.

Pada hari ke-2 pelatihan dipandu oleh M. Jamhari AR. (Senior fasilitator tim 16). Pada hari ke-2 itu Ari (panggilan akrab Jamhari) memberikan sedikit variasi dengan memberikan permainan tentang cara berkelompok dan berorganisasi. Para peserta (BKM baru) diajak untuk bermain memasukan ballpoint yang  diikat oleh tali dan ditarik oleh empat peserta yang matanya ditutup oleh kain. Keempat peserta tersebut dituntut untuk bekerjasama dengan memperhatikan pengarahan yang diberikan oleh peserta lainnya.

Setelah permainan berakhir, Ari, sang pemandu menjelaskan maksud dan tujuan dari permainan tersebut. Ari menjelaskan  nantinya BKM mungkin akan dihadapkan dengan suatu kondisi sulit. Dalam keadaan sulit tersebut, biasanya saran dari masyarakat pun bermunculan. Saran muncul dari kiri, kanan, atas, dan bawah, sama seperti permainan tadi, disini BKM dituntut untuk mengambil keputusan sebaik-baiknya berdasarkan masukan yang ada dari masyarakat.

Dari permainan yang diberikan, peserta bisa mendapatkan kesimpulan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan mereka hadapi saat mereka terjun langsung dengan masyarakat nantinya. “Mudah-mudahan BKM baru dapat bekerjasama dalam mengambil keputusan, dan dalam menjalankan kepemipinan BKM kedepan” jelas Ari sesaat setelah permainan berakhir.***

Pemberdayaan Masyarakat Harus Dioptimalkan

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah mendorong program pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan dengan pemangku kepentingan, seperti perusahaan swasta dan pemerintah daerah. Dengan ini, pertumbuhan ekonomi di daerah diharapkan bisa lebih berkualitas.

"Untuk itu, pemda dan masyarakat harus mampu melakukan sendiri kegiatan pengembangan ekonomi setempat. Pemerintah akan memfasilitasi dalam menyusun dokumen perencanaan secara terpadu, yang dikenal dengan rencana pembangunan dan investasi jangka menengah (RPIJM), dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Tanah Air," kata Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Antonius Budiono di Jakarta, kemarin, dalam seminar bertajuk Reinventing Pemberdayaan Mayarakat Menuju Indonesia Masa Depan.

Menurut dia, dokumen itu mencerminkan perencanaan terpadu secara partisipatif oleh kabupaten/ kota. Ini menggambarkan rencana kegiatan multitahun, sektor, multisumber dana, serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha. Hingga saat ini terdapat 468 kabupaten/kota yang menyusun dokumen RPIJM.

Dengan ini, upaya pemberdayaan masyarakat bisa terus ditingkatkan, di mana program pemberdayaan dilakukan melalui pendekatan kewilayahan dan sektor. Untuk kewilayahan meliputi perkotaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat /PNPM Mandiri Perkotaan) dan pedesaan (Program Pemberdayaan Infrastruktur Perdesaan/PPIP).

Sedangkan untuk pendekatan sektor meliputi pembangunan sarana air minum dan sanitasi. Hingga 2010, PNPM Mandiri Perkotaan sudah dilaksanakan di 10.948 kelurahan, serta untuk PPIP di 3.900 desa dan 237 kecamatan. Sementara itu, untuk program pembangunan sarana air di 1.320 desa dan sanitasi di 30 kawasan.

Pada 2014 ditargetkan PNPM Mandiri Perkotaan bisa menjangkau 10.948 kelurahan dan PPIP ke 8.803 desa, sedangkan terkait sistem penyediaan air minum (SPAM) di pedesaan akan menjangkau 1.320 desa dan sanitasi untuk 210 kawasan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Amythas (perusahaan konsultan) Erie Heryadi menjelaskan, pemerintah menilai bahwa upaya pemberdayaan masyarakat memiliki nilai strategis dalam menanggulangi kemiskinan. (Novi)

Sumber: pnpm-mandiri.org